Arti Bantuan Sosial bagi Warga Kurang Mampu

Masalah kemiskinan memang telah lama ada sejak dahulu kala. Pada masa lalu umumnya masyarakat menjadi miskin bukan karena kurang pangan, tetapi miskin dalam bentuk minimnya kemudahan atau materi. Dari ukuran kehidupan modern pada masa kini mereka tidak menikmati fasilitas pendidikan, pelayanan kesehatan, dan kemudahan-kemudahan lainnya yang tersedia pada jaman modern.

Indonesia sebagai negara yang kaya akan sumber daya alamnya mempunyai 49,5 juta jiwa penduduk yang tergolong miskin (Survei Sosial Ekonomi Nasional / Susenas 1998). Jumlah penduduk miskin tersebut terdiri dari 17,6 juta jiwa di perkotaan dan 31,9 juta jiwa di perdesaan. Angka tersebut lebih dari dua kali lipat banyaknya dibanding angka tahun 1996 (sebelum krisis ekonomi) yang hanya mencatat jumlah penduduk miskin sebanyak 7,2 juta jiwa di Perkotaan dan 15,3 juta jiwa perdesaan.

Ada dua kondisi yang menyebabkan kemiskinan bisa terjadi, yakni kemiskinan alamiah dan karena buatan. Kemiskinan alamiah terjadi antara lain akibat sumber daya alam yang terbatas, penggunaan teknologi yang rendah dan bencana alam. Kemiskinan “buatan” terjadi karena lembaga-lembaga yang ada di masyarakat membuat sebagian anggota masyarakat tidak mampu menguasai sarana ekonomi dan berbagai fasilitas lain yang tersedia, hingga mereka tetap miskin. Maka itulah sebabnya para pakar ekonomi sering mengkritik kebijakan pembangunan yang melulu terfokus pada pertumbuhan ketimbang pemerataan. 

Selain itu faktor penyebab lainnya adalah kemiskinan struktural yaitu sebuah kemiskinan yang hadir dan muncul bukan karena takdir, bukan karena kemalasan, atau bukan karena karena keturunannnya miskin. Namun kemiskinan struktural merupakan kemiskinan yang muncul dari suatu usaha pemiskinan. Pemiskinan yang dilakukan oleh sebuah sistem Negara. Para pakar strukturalis menyatakan bawah kemiskinan ini timbul karena adanya hegemoni dan karena adanya kebijakan negara dan pemerintah atau orang-orang yang berkuasa, dimana orang yang termarjinalkan semakin termarjinalkan saja.

Harus diakui bahwa ketidakmampuan pemerintah dalam memenuhi kebutuhan dan kesejahteraan bagi masyarakat bukan karena disebabkan oleh kekurangan sumber dana untuk pembangunan, dan untuk memenuhi kebutuhan rakyat itu begitu berlimpah dibandingkan pada masa-masa sebelumnya. Namun ketidakmampuan pada sumber daya manusia yang mengelolanya yang mengakibatkan kemiskinan terus menerus dialami oleh rakyat. 

Seperti yang pernah ditulis oleh peraih hadiah Nobel ekonomi dari India, Amartya Sen (Development as Freedom, 1996), “kelaparan dan kemiskinan di negara berkembang terjadi bukan karena tidak tersedianya bahan makanan, tetapi karena masyarakat tidak memiliki kebebasan dalam memperoleh akses itu”. Akibatnya, masyarakat kemudian terjebak pada “ketidakberuntungan ganda” (coupling disadvantage) antara kemiskinan dan hilangnya hak-hak sosial, politik dan ekonomi mereka. 

Salah satu program yang  sedang di galakkan oleh Pemerintahan SBY sejak periode I hingga kini adalah pengentasan kemiskinan lewat Program Keluarga Harapan yang memberikan bantuan tunai bersyarat yang implementasinya melalui Kementerian Sosial. Tujuan dari program ini adalah untuk memutuskan rantai tali kemiskinan dengan membantu masyarakat memperoleh akses Pendidikan dan Kesehatan. Akan tetapi, faktanya dilapangan bahwa sangat sulit untuk merubah paradigma masyarakat tentang arti bantuan dalam meningkatkan kesejahteraan mereka. Yang ada dalam pikiran mereka bahwa karena mereka miskin maka mereka patut dibantu oleh pemerintah. Yah disinilah peran seorang pendamping untuk merubah pola pikir mereka.

Bantuan yang sama pun pernah di berikan pada masyarakat miskin pada tahun 2009 yaitu Bantuan Langsung Tunai dan sekarang muncul pula jenis bantuan yang rada-rada mirip yaitu BALSEM (Bantuan Langsung Sementara sebagai imbas dari kenaikan harga BBM bulan lalu (Juni 2013, red.). Yah menurutku sih, bantuan ini pun tidak akan memberikan implikasi yang begitu berarti bagi kesejahteraan masyarakat. Apa sih arti dari uang senilai Rp. 150.000,- dalam sebulan untuk beberapa orang dalam satu keluarga? Jika tidak ada proses pemberdayaan maka hal tersebut akan jadi sia-sia.

Akan tetapi pertanyaannya saat ini benarkah bantuan-bantuan seperti diatas sampai saat ini sudah berhasil mendidik masyarakat dan mengeluarkannya dari jurang kemiskinan atau malah makin membuat mereka terpuruk untuk selalu meminta bantuan?? Entahlah…..